Salah satu sebab, mengapa Indonesia perlu ideologi, karena sebelum ini kolonialis Belanda menerapkan ideologi kolonialisme (yang mengajarkan takaran manusia, sumber kekayaan alam, harta kekayaan, budaya, politik dan peradabannya ditentukan penjajah); feodalisme dan salvanisme (perbudakan). Feodalisme hanya melahirkan tuan-tuan tanah (pemilik modal yang menguasai sumber kekayaan alam dan menciptkan kelas masyarakat. Sementara salvanisme melahirkan ekploitasi dan memperjudikan manusia atas manusia. Kolonialisme-lah yang mengembang biakkan: kapitalisme, feodalisme (bourgeois), salvation (perbudakan) dan materialisme. Sebagai ideologi, kolonialisme dan kolonialis (penjajah) selamanya dilawan, sebab bertentangan dengan herkat dan martabat manusia. Misalnya saja Belanda: dengan kolonialisme hidup dan dengan penentangan terhadap kolonilsme yang mengkafaninya. Demikian pula Jepang dengan kolonialisme dikubur. Sadar akan bahaya kolonialisme, maka bangkit bangsa-bangsa yang mendiami Hindia Belanda untuk melawan, setidak-tidaknya memiliki ideologi baru >bukan kolonialisme< sebagai dasar negara Indonesia. Disinilah Muhammad Yamin,Supomo dan Sukarno mulai "berpikir" ke arah merumuskan ideologi baru. Daripada tidak ada sama sekali mereka langsung menjiplak isi kitab keramat Jawa >Mahabarata<, yang memakai kalimat abstrak seperti: "Ke-Tuhanan", "Kemanusiaan yang adil dan beradab", "Persatuan" (Internasionalisme), "Demokrasi" dan "Keadilan sosial", yang kemudian dikenali dengan Pancasila. Ketiganya plagiator Mahabarata, bukan pemikir Pancasila.

Karena rujukannya mithos Mahabarata sebagai inspirasi ideologis, khusunya jasa dewa Baradha yang mempunyai sayap panjang, telah terbang untuk mematok tapal batas Kerajaan Majapahit ke Malaysia, Birma, Sabah, Serawak, Philipina, kambodia hingga Srilangka. Maka rumusan Pancasila Sukarno menekankan "Persatuan Indonesia" (internasionalisme), dengan begitu tapal batas yang disebut di atas bisa dituntut kembali. Untuk itu Sukarno menjumpai Letnan Tarauchi di Saigon pada 8-12 Agustus 1945 yang meminta supaya bekas wilayah Majapahit yang tapal batasnya sudah dipatok oleh dewa Baradha dikembalikan.

Dalam pemikiran dan budaya Jawa, sila "Ke-Tuhanan", "Kemanusiaan", "demokrasi" dan "keadilan sosial" hal yang tidak penting. [Soal sila "Ke-Tuhanan" (agama). Dalam pandangan orang Jawa, agama itu najis, yang bisa dicampakkan demi kepentingan keduniawian. Contoh: Sukarno bersumpah atas nama Allah untuk menipu Tengku Daud Beureuéh (bangsa Acheh), Gusdur munafik dengan janjinya kepada bangsa Acheh, juga atas nama Allah. Soal sila "Kemanusiaan", bukankah di bawah kuasa Suharto terjadi pembunuhan atas hampir 2 juta rakyat Indonesia? Soal sila "demokrasi", bukankah MPRS tahun 1964, melantik Sukarno sebagai presiden seumur hidup, meski bertentangan dengan UUD dan Suharto berkuasa selam 32 tahun? Soal sila keadilan. bukankah Suharto dan kroninya melakukan nepotisme, kleptokrasi, monopoli dan bukankah Indonesia termasuk dalam kategori delapan negara termiskin di dunia serta empat negara terbesar di dunia yang mempunyi hutang luar negeri?]

Ternyata setelah dilacak sejarahnya, dikatahui bahwa >Persatuan Indonesia< diangkat dari bab Pararaton yang meriwayatkan: di Jawa Timur tidak pernah pernah terjadi kestabilan politik. Pemberontakan-pemberontakan melanda tanpa henti-henti, mulai dari isu berebut kuasa dan wilayah, berebut perempuan, berebut harta dll. Untuk mengatasi konflik ini, maka raja-raja kecil bajingan: Jombang, Kediri, Belambangan, Pasuruan dan Tumapel di-persatu-kan di bawah Kerajaan pusat Singosari. Dalam realitasnya, "persatuan Singosari" yang dipaksakan ini hanya bertahan 2 tahun (1290-1292) dan selama itu ribuan jiwa manusia Jawa menjadi korban. Sesudah itu, agresi demi agresi bermunculan kembali sampai era Majapahit yang konon menguasai `nusantara´, ternyata sama sekali bohong, sebab sebagai dikatakan C.C Berg, pakar Javanologi, seorang ahli sejarah Belanda dalam buku "Historiograpi Indonesia" berkata: "pemberontakan-pemberontakan terus berlangsung di kalangan raja-raja kecil Jawa, Kerajaan Majapahit hanya menguasai Jawa Timur, Madura dan Bali saja. Tidak lebih dari itu." Jadi sila "Persatuan Indonesia" yang menuntut pulau-pulau dan bangsa-bangsa di luar pula Jawa (Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera) berada di bawah Indonesia, idenya berasal dari konsep penyatuan Jombang, Kediri, Belambangan, Pasuruan dan Tumapel di bawah "persatuan Singosari". Singosari=Indonesia. Pantas saja Radjiman Widjoyodiningrat (percaya mithos Jawa) berkata: "Tujuan Indonesia didirikan untuk mewujudkan Kerajaan Majapahit kedua" (Pidatonya dalam Sidang pertama KNPI di Jakarta, tahun 1945).

Jadi, kalaulah "Persatuan Singosari" yang berusaia dua tahun dan gagal mencapai cita-citanya, maka "Persatuan Indonesia", setelah menjalani ujian sejarah selama setengah abad lebih, terbukti lebih dari 2 juta rakyat Indonesia telah dibunuh oleh TNI atas arahan penguasa.

Demi persatuan Indonesia, atas perintah penguasa, TNI telah membunuh 4.000 bangsa Jawa, karena munculnya gerakan komunis di Madiun di bawah pimpinan Muso, tahun 1948; membunuh 12.000 bangsa Maluku, karena munculnya gerakan kemerdaan RMS dibawah pimpinan Dr. Soumokel tahun 1950-an; membunuh 20.000 bangsa Sunda, karena munculnya gerakan NII di Jawa Barat, pimpinan Karto Sowiryo tahun 1950-an; membunuh 40.000 bangsa Sulawesi, karena munculnya gerakan NII di Makasar, di bawah pimpinan Kahar Muzakkar tahun 1950-an; membunuh 40.000 bangsa Acheh, karena munculnya gerakan NII di Acheh, di bawah pimpinan Tengku Daud Beureuéh tahun 1950-an; membunuh 25.000 bangsa Melayu Kalimantan, karena munculnya gerakan Permesta, di bawah pimpinan Ibnu Hajar tahun 1950-an; membunuh 30.000 bangsa Minagkabau dan Riau, karena munculnya gerakan PRRI, di bawah pimpinan Ahmad Husen tahun 1950-an, membunuh 1000.000 (1 juta) rakyat Indonesia, karena munculnya G.30S/PKI tahun 1965; membunuh 5.000 bangsa Papua, karena menuntut self determination tahun 1969, membunuh 450.000 bangsa Timor Timur, karena menuntut merdeka di bawah pimpinan Xanana Gusmo 1975-1998, membunuh 50.000 bangsa Acheh, karena menuntut Acheh Merdeka di bawah pimpinan Tengku Hasan M. di Tiro tahun 1976-sekarang; membunuh 900 jamaáh Masjid At-Taqwa, Tanjung Periok, tahun 1984; membunuh 1.500 orang di Talang sari Palembang, karena rakyat mempertahankan tanah hak milik mereka dirampas, tahun 1985; membunuh 1500 orang bekas PKI di Kedung Gombo tahun 1994; membunuh 39 orang Bima tahun 1994; membunuh 30 orang di Sampang Madura; membunuh massa partai politik di Tasik Malaya, Bondowoso, Kalimantan dan demonstrator di Jakarta yang korban lebih dari 3000 tahun 1997-98; membunuh bangsa Dayak 2000 orang tahun 1998; membunuh bangsa Maluku 4000 orang tahun 2000-2001. Kini pembantaian di Acheh oleh TNI yang diperkirakan rata-rata 7 orang setiap hari mati. Untuk apa semua ini jika hanya mempertahankan "Persatuan Indonesia" "(ideologi Pancasil

"Persatuan Singosari" telah gagal dan sudah tentu "Persatuan Indonesia"pun akan tidak berhasil pula. Analoginya: Jika bangsa Jawa sendiri tidak bisa disatukan di bawah "Persatuan Singosari", apakah mungkin menyatukan bangsa-bangsa di luar pulau Jawa yang berbeda budaya, bahasa, kepentingan ekonomi dan politik, cita-cita bangsa di bawah "persatuan Indonesia? Ini mustahil!

Jadi kalimat kunci ialah: selagi Indonesia wujud, selama itu pula penguasa Indonesia memakai Pancasila (Persatuan Indonesia) sebagai alasan pembenar terhadap perbuatan biadab. Sila "Persatuan Indonesia" yang dikatakan untuk mempersatukan semua perbedaan budaya, adat-istiadat, agama, bangsa dan tanah air menjadi satu, hanyalah sebagai alat politik penguasa. Sebab dengan dalih "persatuan Indonesia" dan semboyan "Bhennika Tunggal Ika (berbeda-beda tapi satu) , politik transmigrasi dari Jawa, Madura dan Sunda bisa mulus ke luar pulau Jawa.

Dengan "Bhennika Tunggal Ika" itu merka pikir akan sama denyut jantung dan perasaan kebangsaan Jawa, Madura dan Sunda dengan denyut jantung dan perasaan kebangsaan bangsa Papua, bangsa Dayak, bangsa Acheh, bangsa Sulawesi dll. "Kita senasib seperjuangan", "kita satu nusa, satu bahasa dan satu tanah air -Indonesia". Kalimat ini dijejal untuk dikunyah sampai lumat pada gusi bangsa-bangsa di luar pulau Jawa. Padahal banyak orang tidak tahu tentang `policy´ penguasa Indonesia dibelakang tirai "Persatuan Indonesia", khususnya mengenai transmigrasi? Maka bersama ini saya beberkan rahasianya.

"Transmigrasi tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan keamanan dan pertahanan. Sediakan tempat dan atau siapkan tanah serta singkirkan rintangan dari tanah-tanah yang ada, perlu diberi perhatian khusus, karena pemilihan tempat-tempat itu berhubungan langsung dengan konsep cara mengatur wilayah". Kata L.B Murdani dalam Majalah "The Ecologist", London, 1986.

Tegasnya ialah: "transmigrasi bertujuan untuk kepentingan militer, karena itu tempat-tempat transmigrasi dipilih di daerah-daerah yang berbatasan dengan negara lain; ditempatkan transmigrasi Jawa di bagian timur Papua Barat, kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Barat dan Utara, dll. Selain berfungsi sebagai post-post militer di masa mendatang, sekarang transmigrasi dipakai sebagai mata-mata rezim Indonesia untuk memberi laporan langsung ke pusat; apa yang terjadi di wilayah perbatasan tersebut. Karena Indonesia tidak percaya kepada siapapun selain kepada orangnya sendiri, Jawa;

"Apa yang dikatakan di atas adalah bukti nyata bahwa dalam penempatan transmigrasi digunakan sistem `enclave´, suatu sistem militer dengan membuat kota-kota pertahanan apabila ada serangan musuh yang datang dari luar. Jadi nampaklah bahwa transmigrasi adalah untuk mempersiapkan supaya dapat menjadi `enclave´ militer yang dapat dipersenjati di masa-masa mendatang dan mampu mempertahankan serangan dari bangsa-bangsa asli, sewaktu mereka sudah mengerti politik. Sekarang mereka masih buta politik, tanah mereka dirampas tetapi tidak tahu." Ecologist No 2/3 1986, judul: "Perjuangan Merebut Tanah di Hadapan transmigrasi", Marcus Colchester.

Giliran Martono, bekas Menteri Transmigrasi, berkata: "tujuan transmigasi untuk menghilangkan bangsa-bangsa asli atau membunuh sedikit demi sedikit bangsa di luar pulau Jawa. Dengan cara transmigrasi ini, akan terlaksana apa yang sudah kami janjikan: untuk mengumpulkan dan menyatukan suku-suku bangsa ke dalam satu bangsa -bangsa Indonesia- suku bangsa yang beraneka ragam lambat laun akan hilang karena proses integrasi dan akhirnya akan lahir satu saja jenis manusia saja" Majalah Ecologist, 2 Maret 1986.

Inilah refleksi dari "Persatuan Indonesia" dan jika pemaksaan bersatu terus dipicu, akhirnya muncul berbagai konflik antara bangsa asli dengan para transmigrasi. Kita sudah tahu apa yang terjadi di Sampit, di Sulawesi, di Acheh dan Papua. Penguasa Indonesia masih saja mempertahankan Indonesia dan ideologi Pancasila (persatuan Indonesia)-nya. Ironis sekali jika Pancasila di"sakti"-kan dan dipakai sebagai standard moral, ideologi dan politik Indonedia, kendati sudah nampak kebobrokannya? Lantas "Persatuan Indonesia" itu untuk apa???

Bangsa-bangsa di luar pulau Jawa kini sudah sadar menjadi manusia baru untuk menentukan nasib diri sendiri -self determination- sebab langkah ini tepat, benar dan dilindungi Hukum Internasional serta resolusi PBB atas dasar Hak Asasi Manusia yang paling hakiki. "Daripada hidup kumpol kebo terus-menerus bersama Indonesia", kata Tengku Ibrahim Tiba dari Acheh.

Yusra Habib Abdul Gani